Kepala sekolah yang dengan sengaja tidak mau memberikan laporan keuangan sekolah dapat dipidanakan karena melanggar undang-undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. "Dan, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi tersebut. Jika dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan, dapat dikenakan pidana kurungan selama satu tahun," jelas Rohmani anggota Komisi X DPR RI.
Ia mengatakan, masih banyaknya sekolah yang menutup akses informasi ini menyebabkan timbulnya gejolak ketidakpuasan di masyarakat, baik itu guru maupun orang tua murid. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka semua pihak dapat mengontrol program serta kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah.
Dalam siaran pers yang dikirim via surat elektronika, dipaparkan, adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa telah terjadi intimidasi terhadap guru dan orangtua murid yang kritis mempertanyakan pengelolaan keuangan sekolah. Misalnya, sebanyak 12 guru SMAN Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) 1 Purwakarta, Jawa Barat, mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang karena mengkritisi uang dana sumbangan pendidikan (DSP) yang diberikan oleh para orangtua murid.
Seorang guru di SMAN 6 Jakarta juga menjadi korban intimidasi kepala sekolahnya lantaran terlalu kritis dalam menyikapi kejanggalan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sebelumnya, intimidasi juga dialami oleh orangtua murid di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi yang kerap mendesak transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan dana sekolah.
Rohmani memastikan, munculnya kasus intimidasi terhadap guru dan orangtua murid yang kritis mempertanyakan keuangan sekolah adalah akibat dari ketidakterbukaan. "Jika sekolah transparan, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi," ujarnya.
